JPPOS.ID - Medan - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Dr M Afri Rizki Lubis SM M.IP, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan transparan terkait penebangan ribuan pohon yang terdampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.
Rizki menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penanaman pohon pengganti. Sebelumnya, DLH Medan menyebut penebangan 2.788 pohon dilakukan kontraktor pelaksana proyek BRT dan seluruhnya akan diganti dengan 61.170 pohon yang ditanam di sejumlah lokasi. Kontraktor juga disebut berkewajiban merawat pohon pengganti selama satu tahun setelah penanaman.
Namun, kata politisi NasDem tersebut, DLH Medan belakangan menyampaikan bahwa hingga Juli 2026 telah dilakukan penanaman 1.792 pohon pengganti bersama pihak terkait. Kepala DLH Medan Melvi Marlabayana menyebut penanaman tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemko Medan.
"Jadi sebenarnya penanaman pohon pengganti itu tanggung jawab siapa, tanggung jawab Pemko Medan atau kontraktor pelaksana proyek BRT. Ini harus jelas, jangan justru memberikan keterangan yang kontradiksi. Giliran penebangan pohon DLH Medan 'buang badan', tetapi giliran penanaman pohon pengganti DLH Medan merasa paling bertanggung jawab terhadap lingkungan," tegas Rizki kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Menurut Rizki, DLH Medan perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui mekanisme penebangan, pengelolaan kayu hasil penebangan, serta tanggung jawab penanaman pohon pengganti. Ia juga mempertanyakan ke mana kayu dari pohon-pohon yang ditebang tersebut dibawa dan apakah terdapat penerimaan yang masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD)..
Penebangan pohon untuk mendukung pembangunan BRT sebelumnya terjadi di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamangaraja. Kini, penebangan juga mulai dilakukan di Jalan TB Simatupang untuk mendukung pembangunan moda transportasi tersebut. (JPP/RT)